Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan)

Authors

  • Herinto Sidik Iriansyah STKIP Kusuma Negara

DOI:

https://doi.org/10.37640/jip.v12i1.277

Abstract

Krisis keuangan Asia dimulai pada tahun 1997 dengan ditandai jatuhnya nilai mata uang Thailand (Bath), pada awalnya krisis mata uang kemudian diikuti dengan krisis keuangan pada lembaga-lembaga keuangan non bank yang harus ditutup karena bangkrut. Krisis ekonomi tersebut diikuti dan menjalar ke Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan negara-negara Asia lainnya. Lembaga-lembaga Internasional bereaksi membantu krisis Asia yang pada awalnya The International Monetary Fund (IMF) setelah diminta bantuan oleh negara-negara Asia memberikan bantuan. Banyak analisis yang diberikan para pakar keuangan, ekonomi dan politik, salah satunya adalah Weiss dan Hobson yang bersangkutan menganalisis bahwa krisis ekonomi Asia penampakan Dua Wajah yakni; wajah eksternal yang berada di wilayah Deep Crisis dan wajah external berada di wilayah ordinary crysis, sedangkan krisis tersebut terjadi dari peran aktor-aktor internasional baik state maupun non state actor. Pendekatan kebijakan sosial yang diterapkan melakukan langkah-langkah welfare state, dengan program-program kesejahteraan yang dijalankan oleh Korea Selatan meliputi reformasi dibidang tenaga kerja, pasar dan keuangan, BUMN dan kebijakan sosial yang aktif untuk memberikan jaminan sosial bagi pengangguran atau bagi mereka yang menjadi miskin di masa reformasi ekonomi nasional. Weiss dan Hobson menyimpulkan bahwa kapitalisme terpimpin (state guided capitalism) merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis Asia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dominelli, L., & Hoogvelt, A. (1996). Globalization and the technocratization of social work. Critical social policy, 16(47), 45-62.

Kwon, H. J. (2002). Welfare reform and future challenges in the Republic of Korea: Beyond the developmental welfare state?. International Social Security Review, 55(4), 23-38.

Kwon, H. J. (2005). Transforming the developmental welfare state in East Asia. Development and Change, 36(3), 477-497.

Loukanova, P. (2000). The welfare state, labour markets and employment policies during the prolonged transition: The case of Bulgaria. In Year 2000 International Research Conference on Social Security, Helsinki, 25-27. Institute of Economics Bulgarian Academy of Sciences.

Loukanova, P. (2015). The Bulgarian Labour Market Policies at the End of the Crisis. Economic Studies, 24(3), 3-28.

Marshall, T. H. (1965). The Right to Welfare. The Sociological Review, 13(3), 261-272.

Tarmidi, L. T. (1998). Krisis Moneter tahun 1997/1998 dan Peran IMF. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.

United Nations. (2003). Transforming The Developmental Welfare State in the Republic of Korea. Economic and Social Commission for Western Asia, Social Policy Series, 6.

Weiss, L. (1999). State Power and The Asian Crisis. New Political Economy, 4(3), 317-342.

Weiss, L. (2000). Globalization and State Power. Development And Society, 29(1), 1-15.

Weiss, L., & Hobson, J. M. (2003). State Power and Economic Strength Revisited: What’s So Special about the Asian Crisis?. In Robinson, R., dkk. (Eds.) Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis, 68-91. London: Routledge.

Downloads

Published

2020-07-22